Birokrasi Yang Fleksibel Mempermudah Komunikasi

Selasa, 16 April 2013 adalah hari yang cukup melelahkan bagi saya. Dimana pada hari itu adalah hari pengorganisiran narasumber dialog interkatif lewat radio tentang Lampanye Ekonomi Kerakyatan. Pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kabag Rumah Tangga Dinas PERINDAGKOP & ESDM. Dimana hasil koordinasi dinas menerima pointer pertanyaan yang saya berikan dan akan didesposisikan ke bagian yang berwenang.

Kemudian saya berkunjung ke Bagian Koperasi untuk mengambil flasdisc milik koperasi wanita Karya Perempuan Mandiri yang ketinggalan saat mengurus ajuan dana BANSOS. Selanjutnya, saya berbincang-bincang dengan Kasi organisasi yaitu Bpk Sigit terkait dengan perkembangan koperasi dan permasalahan koperasi. Dimana dalam diskusi diperoleh informasih bahwa dana BANSOS itu ada hanya 1 tahun sekali. Karena KOPWAN_KPM yang lebih proaktif dibandingkan dengan koperasi yang lain maka dana BANSOS jatuh ke koperasi tersebut. Sedangkan koperasi wanita “Mitra Usaha Perempuan” belum mendapatkannya karena dipandang belum begitu kuat secara organisasi. Akan tetapi kedepan Dinas juga akan melihat perkembangan KOPWAN_MUP sehingga tahun depan bisa diajukan BANSOS ke kementrian.

Di tengah perbincangan saya menyampaikan bahwa kami YSKK melalui program Ekonomi Kerakyatan akan melakukan riset terkait dengan pemetaan potensi UMKM. Kemudian saya meminta pendapat beliu, dan beliu berpendapat bahwa pendamping harus jelas riset yang akan disasar itu apa Indutri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada dasarnya dari sekian IKM, UMKM, UKM Dinas tidak mempunyai datanya dalam bentuk nama. Dinas hanya mempunyai data jumlah secara kelompok dan jenisnya. Kemudian untuk keperluan itu nanti masing-masing bidang mempunyai datanya. Kemudian untuk terkait dengan PERDA atau Perbub yang bergerak dibidang ekonomi Pemerintah baru mempunyai 3 PERDA dan 1 perbub yang baru dalam proses terkait dengan PKL, SIUP, Pasar. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kebijakan yang ada saya diminta untuk berdiskusi atau minta datannya di Bagian Perdagangan.

Selanjutnya, di Bagian Perdagangan, saya di temui oleh Bpk Supriyadi. Dimana setelah dilakukan diskusi saya memperoleh hard copy peraturan yang ada di Kabupaten terkait dengan IKM, UKM, UMKM. Adapun data yang saya peroleh diantaranya adalah:

  1. Perda Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
  2. Perda terkait dengan Penataan Pedagang Kaki Lima
  3. Perda terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan
  4. Data jumlah Pasar yang ada di Gunungkidul.

Pasca aktivitas tersebut pendmping melanjutkan perjalanan ke Radio Handayani untuk memberikan pointers pertanyaan diskusi radio. Sesampainya di lokasi, ternyata radio handayani pindah dan kemudian saya mencoba mencarinya. Karena cukup lama mencari tidak ada dank arena kebetulan terdapat agenda yang lain menunggu akhirnya saya hentikan pencarian.

Kemudian saya lanjutkan aktivitas yang lain yaitu inputing data keuangan KOPWAN_KPM dan sekaligus menembusi narasumber yaitu Mbk Yarsi. Dari hasil koordinasi Mbk Yarsi bersedia untuk menjadi narasumber dalam diskusi radio. Kemudian terkait dengan inputing data, dari bulan Januari-Maret telah terinput. Hanya ada selisih di Modal Penyertaan sebesar Rp 4,- dan itu akan ditindak lanjuti bendahara sendiri. Apakah itu salah perhitungan atau hanya pembulatan.

Surakarta, 17 April 2013

Yuliana

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s