Review Materi Dari Prof Dawam: Perjalanan Panjang Pembrantasan Kemiskinan Dalam Prespektif Sejarah

Rabu, 30 Oktober 2013 dalam Temu Nasional Penganggulangan Kemiskinan Tahun 2013 di Universitas Indonesia salah satu keynote Speech-nya adalah Prof. M. Dawam Rahardjo. Beliu Lahir di Solo pada tanggal 20 April 1942 dan menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1969. Pada saat ini beliu menjabat sebagai Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sejak tahun 2009 sampai sekarang. Selain itu beliu telah banyak menulis buku-buku baik tentang ekonomi maupun Agama Islam. Masyarakatpun banyak mengenal beliu sebagai tokoh yang multidimensi, karena beliu seorang ahli ekonomo yang juga pengusaha, budayawan, cendekiawan, juga aktivis LSM, pemikir Islam dan juga penafsir dll.

Pada kesempatan tersebut beliu menyampaikan pemikirannya mengenai bagaimana pembrantasan kemiskinan dalam prespektif sejarah. Dimana hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Kemiskinan, sebagai gejala dalam kehidupan manusia  yang menimbulkan kesadaran sebagai  tantangan di kalangan elite yang melahirkan gagasan  besar untuk menanggulanginya baru muncul pada abad 19 sebagai reaksi terhadap gagasan yang muncul pada abad 19 yang menitik-beratkan pada gagasan untuk mencapai kemakmuran bangsa (the wealth of nation). Pada abad 18, gagasan yag muncul adalah bahwa kemakmuran bangsa akan dicapai apabila setiap individu diberi kebebasan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri. Hipotesanya adalah jika setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kemakmuran masyarakat akan dengan sendirinya tercapai. Dengan perkataan lain, kemiskinan akan terhapus dalam kebebasan berusaha. Gagasan itu berasal dari Adam Smith (1773-1790) melalui bukunya “The Wealth of Nation: The Inquiry into the Wealth of Nation” (1776), yang kemudian disebut sebagai kapitalisme. Tapi kapitalisme dinilai akhir-akhir ini oleh ekonom kontemporer Amerika, Robert Hessen dianggap sebagai salah kaprah dalam penyebutan (misnomer), dan ia lebih suka menyebutnya sebagai individualisme ekonomi  (economic individualism) yang dilawankan dengan gagasan kolektivisme. Walaupun demikian gagasan Smith itu lebih lazim disebut sebagai kebebasan ekonomi (economic liberalism).

Dalam waktu yang hampir bersamaan, seorang pemikir lain, Robert Malthus (1766-1834), melihat suatu gejala kecenderungan ke arah  kemiskinan atau kemerosotan kesejahteraan  keluarga yang disebabkan oleh perkembangan jumlah penduduk mengikuti deret ukur  yang tidak diimbangi dengan perkembangan produksi pangan mengikuti deret hitung. Asumsinya tentang hubungan  antara  penduduk dan kemiskinan itu adalah bahwa, peningkatan kesejahteraan  akan mendorong keluarga untuk menambah jumlah anak. Tapi dengan lahirnya lebih banyak anak yang menambah jumlah penduduk  akan mengurangi tingkat kesejahteraan keluarga, dan karena itu ia menganjurkan pengendalian diri berdasarkan nilai moral  (moral restraint). Karena itu solusi terhadap masalah kemiskinan adalah mengurangi tingkat penduduk dengan pengendalian diri atau mengimbanginya dengan peningkatan produksi pangan. Tapi   pemikir yang lain, David Ricardo (1772-1823), berpendapat bahwa peningkatan produksi pangan dibatasi oleh ketersediaan lahan yang subur, sehingga Mathus dan Ricardo tetap melihat bayang-bayang kemiskinan dalam perkembangan ekonomi dan masyarakat. Tapi dalam realitas sejarah, produksi pangan dapat ditingkatkan secara optimal yang dibarengi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, karena kekhawatiran tentang kemerosotan kesejahteraan keluarga yang menjadi kesadaran masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, sebagaimana diasumsikan oleh Smith, telah terjadi pertumbuhan ekonomi, sebagai hasil dari proses industrialisasi pada abad ke 19. Tapi justru dalam proses industrialisasi itu telah lahir kemiskinan massal. Sebabnya adalah tingkat upah yang rendah di satu pihak dan meningkatnya kebutuhan hidup di lain pihak, yang mencakup  kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan itu terjadi terutama di daerah perkotaan dalam masyarakat industri. Kemiskinan juga terjadi di daerah perdesaan di kalangan petani kecil, karena kekurangan modal, sehingga mengalami kesulitan dalam bertani. Dalam waktu yang bersamaan telah terjadi bencana alam berupa badai salju  yang menghentikan kegiatan bertani. Akibatnya terjadi kemiskinan massal pula, di daerah perdesaan. Sebagai akibat dari merosotnya produksi pangan, maka harga pangan di daerah perkotaan meningkat yang tidak terjangkau oleh buruh yang berpendapatan rendah.

Pada dasarnya, penting sekali ketika kita akan menanggulangi kemiskinan untuk belajar sejarah terlebih dahulu. Sehingga dari hal tersebut, dalam penanganan kemiskinan akan ditemukan formula yang jauh lebih sesuai dan pas untuk masyarakat Indonesia.

Pemberantasan kemiskinan melalui bantuan akan cenderung menciptakan ketergantungan orang miskin  dan  mengurangi semangat swadaya. Penanganan kemiskinan hanya bisa dilakukan oleh orang miskin  itu sendiri atas dasar semangat tolong-menolong dan menolong diri sendiri. Sehingga semangat solidaritas dari yang kaya kepada yang miskin, bisa membentuk pola kerja-sama dalam lembaga koperasi. Selain itu, bantuan dalam bentuk kredit lebih efektif untuk memberantas kemiskinan, dari pada dalam bantuan hibah. Dimana sistem tersebut dirasa lebih mendidik masyarakat untuk selalu bertanggungjawab.

Gagasan koperasi tergolong ke dalam gagasan besar Sosialisme. Tetapi  oleh Fredrich Engles (1820-1885) dinilai sebagai Sosialisme Utopia, karena tidak ada penjelasan mengenai bagaimana mencapai suatu masyarakat sosialis yang dipahami sebagai masyarakat tanpa hak milik perseorangan dan dalam masyarakat komunis tanpa negara  (state-less). Berdasarkan dalil Joseph Proudhon (1809-1865) bahwa “hak milik perorangan  itu adalah pencurian”  (property is theft), maka timbul asumsi bahwa hak milik individu adalah sumber esploitasi yang menimbulkan kemiskinan sebagaimana dirumuskan oleh Karl Marx (1818-1883) dalam teorinya mengenai nilai lebih (surplus  value) yang diambil oleh pemilik modal. Karena itu kemiskinan hanya bisa diberantas melalui penghapusan hak milik perorangan yang digantikan dengan hak milik bersama (collective ownership).

Namun realitas sejarah berkebalikan  dari pendapat Engels. Sistem koperasi dapat segera direalisasikan, berdasarkan nilai-nilai prinsip yang sederhana  sedangkan komunisme sulit dilaksanakan dan bahkan mengalami kegagalan dalam bentuk keruntuhan dari dalam. Sungguhpun begitu sistem sosialis negara sebenarnya telah berhasil memberantas kemiskinan, tetapi masyarakat hanya mencapai kesejahteraan di tingkat rendah, sebagaimana nampak dari angka pendapatan penduduk rata-rata per kapita.  Namun sistem sosialis hanya berlaku di beberapa negara saja sedjak Revolusi 17 Oktober, 1917 di Rusia, walaupun dalam kawasan yang luas dan jumlah penduduk yang banyak,  khususnya di Rusia, Eropa Timur dan Cina yang baru merdeka pada tahun 1948. Dan sekarang, sesudah terjadinya liberalisasi, Cina dan Rusia muncul sebagai potensi kekuatan perekonomian dunia yang bersaing kuat dengan negara-negara kapitalis. Di antara kedua sistem itu, telah lahir pula sistem ketiga yang disebut sebagai sistem Negara Kesejahteraan (Welfare-State).

Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumberdaya alamnya. Tetapi jumlah penduduknya juga banyak sehingga kekayaan per kapitanya  rendah. Persepsi  mengenai kekayaan alam Indonesia itu mengandung ironi dengan melihat kondisi masyarakat yang miskin.  Di samping itu  Indonesia menerima warisan kolonial  yang kurang menguntungkan. Menurut Galbraith, Inggris meningggalkan warisan kolonial yang lebih baik, khususnya dalam administrasi negara dan pemerintahan dan dalam pendidikan yang melahirkan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas.  Sebagai akibat eksploitasi kolonial,  tingkat pembentukan modal (capital formation) juga kecil,  sehingga elit pemerintahan umumnya berpandangan bahwa  untuk bisa membangun diperlukan modal asing. Iklim tropis memang sering  dianggap sebagai mengganggu kenyamanan kerja. Namun sebaliknya, iklim tropis itu juga memberi peluang untuk bekerja sepanjang tahun, sehingga memanjakan yang tidak melahirkan rasa tantangan. Di masa kolonial, kaum pribumi Nusantara dinilai sebagai malas bekerja. Namun banyak pengamat menilai bahwa penduduk Nusantara adalah para pekerja keras  tetapi hasil kerjanya dinikmati oleh bangsa penjajah.

Dalam kajian antar negara sering dikemukakan temuan ironis, mengenai gejala bahwa beberapa bangsa Asia telah mencapai kemajuan yang tinggi, padahal miskin sumberdaya alam. Tapi ironi itu dijelaskan dengan teori sumberdaya manusia yang menjelaskan bahwa negara-negara maju itu miskin sumberdaya manusia, tetapi memiliki mutu sumberdaya manusia yang tinggi, karena faktor kebudayaan dan pendidikan. Dari analisis itu timbul pandangan bahwa kunci dari pemberantasan kemiskinan di Indonesia adalah peningkatan mutu sumberdaya manusia, melalui pendidikan, baik di bidang pengetahuan dan teknologi maupun kebudayaan. Perbaikan mutu sumberdaya manusia juga bisa dilakukan melalui peningkatan mutu gizi yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan kekuatan bekerja fisik.

Para pemimpin pemerintahan sering juga mengemukakan besarnya kekayaan alam Indonesia yang dimaksudkan untuk mengundang modal asing. Tetapi akibatnya timbul pandangan berdasarkan penemuan data, bahwa perekonomian Indonesia dewasa ini dikuasai oleh modal asing. Sejumlah pengamat juga mempertanyakan tentang gejala impor produk-produk pertanian  yang sebenarnya dapat dan sudah diproduksi oleh rakyat. Disini timbul wacana mengenai kekeliruan tentang sifat pemerintahan yang ditandai oleh sistem ekonominya yang masih mewarisi  dan melanjutkan warisan sistem ekonomi kolonial.

Warisan sistem kolonial itu menurut Mohammad Hatta (1902-1980) adalah  sistem ekonomi yang berorientasi kepada perekonomian dunia yang mengabaikan pembangunan perekonomian domestik.  Perekonomian kolonial bertujuan untuk menghasilkan devisa yang dipakai untuk mengimpor produk-produk asing yang berakibat pengabaikan terhadap  pengembangan produk nasional untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya adalah tingkat kesejahteraan yang rendah dan ketergantungan pada perekonomian dunia, yang kongkritnya adalah perekonomian negara-negara industri maju bekas penjajah.

Sukarno  (1901-1970), sebelum kemerdekaan sudah mengemukakan beberapa ciri pokok perekonomian kolonial. Pertama menjadi sumber bahan mentah yang dieksploitasi oleh negara-negara maju. Kedua, menjadi sumber tenaga kerja murah yang dieksploitasi. Ketiga, menjadi pasar bagi produk-produk negara maju. Dan keempat menjadi sasaran penanaman modal asing  negara-negara maju. Ciri-ciri itu ternyata masih nampak dalam perekonomian Indonesia yang telah merdeka. Dari analisis itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama kemiskinan Indonesia terletak pada sistem ekonominya, sebagaimana diindentifikasi oleh Galbraith.

Kemiskinan rakyat Indonesia,  sebenarnya telah diketahui sejak akhir abad ke 19, sebagai akibat sistem liberal yang berlaku sejak 1870  yang melahirkan sistem perekonomian berbasis perkebunan besar yang berorientasi pada ekspor, sebagaimana disebut oleh Bung Hatta. Kondisi kemiskinan yang diangkat sebagai isu politik oleh kaum liberal Belanda itu, kemudian direspon dengan kebijakan “Politik Balas Budi” (Etische Politiek)  tahun 1904 yang merupakan awal dari program kesejahteraan versi kolonial. Inti dari program kesejahteraan itu adalah pertama, program pendidikan, kedua program irigasi yang  menunjang usaha pertanian untuk menyediakan bahan pangan khususnya beras dan gula. Dan ketiga  adalah transmigrasi yang pada dasarnya adalah program pemerataan kependudukan.  Namun program peningkatan kesajahteraan itu tidak berhasil untuk menghapuskan kemiskinan, bahkan dalam dasawarsa kedua dan ketiga abad 20 itu ditandai oleh banyak pemberontakan yang dipicu oleh kondisi kemiskinan yang memuncak pada tahun 1930-an yang ditimpali dengan  depresi ekonomi sebagai akibat dari tidak lakunya hasil produksi pertanian sehingga  terjadi pengangguran massal.  Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama adalah kebijakan setengah hati. Kedua, bias kepada kepentingan kolonial dan swasta asing. Namun di satu pihak, kaum pribumi, pada pertengahan dasawarsa kedua, telah berhasil mencapai swasembada beras, bahkan berhasil mengekspornya.  Realitas ini  membantah penilaian birokrat Kolonial Belanda yang menganggap bahwa petani pribumi itu tidak rasional, karena tidak mau berproduksi untuk pasar. Masalahnya adalah bahwa kaum petani pribumi menghadapi  kesulitan untuk  mengakses sumberdaya atau faktor-faktor produksi,  karena hambatan suku bunga tinggi untuk memperoleh kredit, sewa tanah yang mahal dan pajak yang tinggi, yang membentuk mekanisme ekskploitasi. Pengalaman itu disimpulkan dengan anjuran “membalik ujung menjadi pangkal”.  Prioritas pembangunan hendaknya diletakkan kepada produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ekspor baru dilakukan setelah dicapai keswasembadaan  pangan.

Pada dasarnya, sistem Negara Kesejahteraan  adalah koreksi terhadap kapitalisme yang menimbulkan kemiskinan massal, dengan program-program peningkatan dan pemerataan kesejahteraan  berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial (social justice).

Strategi yang diusulkan oleh Hatta di atas  sejalan dengan pandangan seorang ekonom Marxis kontemporer dari Mesir, Samir Amin. Menurutnya, pembangunan harus dimulai dengan  produksi kebutuhan pokok masyarakat domestik yang melibatkan partisipasi dan penciptaan lapangan kerja yang bersifat massal. Strategi  ini mengimplikasikan bahwa pembangunan harus dimulai dengan pemberantasan kemiskinan dengan cara memproduksi bahan-bahan kebutuhan pokok yang menciptakan lapangan kerja yang bersifat massal.

Atas dasar pandangan dan pengalaman masa kolonial yang masih berlanjut hingga kini itu, maka strategi yang harus ditempuh untuk memberantas kemiskinan adalah membangun berbasis sumberdaya alam Nusantara yang mencakup sektor pertanian pangan dan perkebunan, kelautan dan kehutanan guna memproduksi kebutuhan pokok masyarakat yang melibatkan partisipasi yang luas kaum petani yang masih mencakup 65% penduduk Indonesia itu. Tapi hambatan utamanya adalah ketersediaan lahan sawah yang selama 10 tahun terakhir dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) telah mengalami alih fungsi sehingga lahan sawah hanya tinggal 8,1 juta ha. saja,  yang diikuti dengan alih pekerjaan 5,04 juta petani yang meninggalkan profesinya di bidang pertanian. Sementara itu, lahan perkebunan, khususnya lahan kelapa sawit telah meningkat melebihi 10 ha. tetapi sebagian besar dikuasai oleh pemodal asing, sehingga perekonomian Indonesia telah kembali ke pola kolonial  (re-kolonialisasi) yang berorientasi ekspor yang dikuasai atau didominasi oleh pemodal asing yang bisa memiliki saham mendekati 100% dan bisa memiliki hak guna tanah yang sangat lama sampai  30 tahun. Padahal, dalam pengalaman Malaysia, perkebunan kelapa sawit yang diberikan hak pengelolaannya kepada rakyat, mampu memberantas kemiskinan di antara puak Melayu.

Kemudian menurut pandangan beliu bahwa kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu kemiskinan yang tersetruktur/ masal dan kemiskinan Individual. Kemiskinan Individual adalah kemiskinan yang dialami seseorang ditengah-tengah masyarakat yang tidak miskin. Sementara kemiskinan struktural aadalah kemiskinan masal karena adanya kebijakan atau sistem yang tidak mendukung.

Menurut pandangan beliu, Kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural. Dimana banyak orang miskin di Indonesia karena pengaruh sebuah kebijakan yang tidak mehmihak pada rakyat kecil dan lebih mementingkan pengusaha-pengusaha yang memiliki modal besar.

Melihat kondisi global yang baru mengalami krisi 4 dimensi yaitu, pangan, energi, lingkungan dan financial maka sudah saatnya momentum tersebut dijadikan momentum untuk kebangkitan rakyat Indonesia untuk menuju sejahtera. Sehingga sangat dibutuhkan sinergisitas multi pihak untuk melakukannya sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri seperti kondisi saat ini.

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s