Kami Butuh Pelayanan Murah, Efektif dan Efisien

Kamis (8/ 5/ 2014)_Dalam proses perijinan riset di Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul, terlihat beberapa anak muda mondar-mandir keluar masuk ruangan. Didalam ruangan terlihat mereka sedang menunggu untuk medapatkan giliran dipanggil.

Sebagai awal dalam rangka memperoleh izin penelitian, beberapa saat setelah memasuki ruangan, saya bertanya kepada salah satu petugas disana (anak magang SMK),”Mbk ini saya mau mengurus ijin riset, gimana ya caranya?”. Kemudian petugas tersebut bilang,”silahkan mengisi blanko ini mbk.”

Setelah saya isi blanko tersebut, saya diminta untuk duduk dan menunggu panggilan. Baru berjalan dan belum sempat duduk, nama saya dipanggil salah satu petugas pelayanan yang saat itu memakai baju batik, tapi tidak kulihat tanda nama di bajunya (35) bertanya,”Mbk, mana ijin penilitiannya?”. Kemudian kusodorkan dokumen surat permohonan ijin dari kantor saya (YSKK),”ini pak.”

Setelah saya lihatkan surat permohonan tersebut, petugas tersebut bilang, “maaf mbk kami belum bisa memprosesnya, karena ini ijin lintas provinsi maka mbk harus memperoleh ijin dari KPMPT provinsi terlebih dahulu.”

Pernyataan tersebut lantas membuat saya tercengang dan membuat saya balik tanya dan beradu argumen, seperti ini kronologis percakapannya:

Saya (Yuli);”Lho pak kenapa tidak bisa? toh bulan sebelumnya ketika teman saya mengurus ijin hanya dengan menggunakan surat permohonan ijin dari kantor bisa kok.”

Petugas:”Itu kan dulu mbk.”

Saya:”Baru bulan kemarin kok pak?

Petugas: “Kapan itu mbk?”

Saya: Dengan sedikit kebingungan saya menjawab ,”Saya tanyakan kantor saya dulu pak.”

Setelah beberapa menit saya melakukan komunikasi dengan lembaga, saya teleh mendapatkan informasi. kemudian percakapan tersebut lanjut kembali.

Saya: “Surat tersebut masuk pada awal bulan januari dan mendapat ijin pada waktu itu juga atas nama Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK).”

Petugas:”Coba saya carinya dulu mbk”

Sambil menunggu petugas mencari surat masuk dari lembaga (YSKK). Saya membuka pikiran petugas pelayanan publik menenai sekilas tentang YSKK.

Saya:”Pak, sebenarnya kami telah berprogram dan membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Gunungkidul cukup lama yaitu sejak tahun 2009, program kami ada 3 yaitu Kepemimpinan Perempuan, Ekonomi Kerakyatan dan Pendidikan. Masak mau ijin penelitian saja ke Provinsi, toh juga lembaga kami juga telah terdaftar di Kesbangpolinmas.”

Petugas:”Bukan masalah itu mbk, ini masalah prosedur yang sudah seperti itu.”

Saya:”Pak kalau boleh tahu, adakah landasan hukum yang jelas terkait dengan perijinan ini?”

Petugas: “ada mbk tapi saya lupa.”

Kemudian selang beberapa menit setelah beradu argumen, petugas pelayanan KPMPT berkata,”mbk kali ini saya proses perijinan ini, tapi lain kali harus sesuai dengan persedur yang ada.”

Cukup lega rasanya itulah perasaan saya saat itu. Kemudian saya melanjutkan mengisi form perijinan riset yang belum lengkap. Setelah semua lengkap, saya duduk bersama dengan para pengunjung yang saat itu juga berusaha memperoleh ijin riset.

Dalam duduku, terdengar seorang perempuan berbaju putih yang kemungkinan seorang mahasiswa bertanya kepadaku, “mbk ngurus ijin penelitian ya?”, langsung kujawab,”Iya, lha kamu?”, kemudian dia menjawab,”sama mbk.”

Perbincangan tersebut terus berlanjut sampai kudapat informasi bahwa proses perijinan penelitian beda provinsi itu sangat menyulitkan. Dimana dia harus minta surat pengantar dari KPMPT dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian dibawa sebagai syarat untuk memperoleh ijin dari KPMPT Provinsi D.I.Y. Baru setelah mendapat ijin dari provinsi, KPMPT Kabupaten akan memprosesnya.

Kondisi tersebut belum lagi ditambah dengan persyaratan administrasi atau dokumen yang lain.

Sulitnya Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Deerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi, Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat persyaratan tertentu dalam perizinan.

Pada BAB V tentang Tata Cara dan Persyaratan,  pasal 6  padal PERGUB tersebut tertuang persyaratan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang/ mahasiswa/ kelompok/ lembaga/ instansi pemerintah maupun swasta yang melekukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang berlokasi lintas kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki izin dari Gubernur.

2. Setiap orang/ mahasiswa/ kelompok/ lembaga/ instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan suvei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang berlokasi di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur

Persyaratan tersebut sebenarnya tidak sulit, tapi yang menjadi sulit adalah proses dalam memperoleh izin.

Dimana ketika belum ada sitem pelayanan terpadu baik lintas kabupaten maupun provinsi secara online maka pemohon harus datang langsung ke KPMPT provinsi yang akan jadi lokasi penilitian dan KPMPT provinsi lokasi tinggal untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagi pemohon yang jarak wilayahnya dekat dengan kantor tersebut mungkin tidak keberatan, tapi bagi pemohon yang jaraknya cukup jauh pelayanan tersebut tidak efektif dan efisien.

Birokrasi Melek IT

Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah tidak asing dengan Teknologi Informasi yang saat ini berkembang. Kondisi tersebuit terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan facebook,twitters, watshap, maillinglist, dll.

Ketika masyarakat sudah melek terhadap IT, sudah seharusnya para penyedia layanan publik (birokrasi) melek juga terhadap IT. Sehingga pelayanan-pelayanan yang saat ini masih menggunkan sistem konvensional bisa di padu dengan pelayanan yang lebih modern (melek IT).

Penggunaan IT sebagai salah satu wujud pelayanan publik secara terpadu sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang melek IT. Hal tersebut tidak hanya mempermudah bagi pengguna layanan, tapi hal tersebut juga mempermudah  bagi penyedia layanan.

Bagi pengguna layanan dengan menggunakan sistem IT yang terpadu maka selain lebih efektif dan efisien, pelayanan tersebut dari segi biaya juga akan lebih murah dan ramah di kantong.

Bagi penyedia layanan sistem pelayanan berbasis IT akan mempermudah dalam pengarsipan dan pertangunggajawaban.

Jika tidak sekarang, Kapan Lagi!!!

 

Surakarta, 12 Mei 2014

Yuliana Paramayan

 

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s