Kenapa Banyak Koperasi Mati?

1456712_10201573060146182_708331574_nSenin (19/ 05/ 2014)___ Dalam sebuah wawancara penelitian mengenai “Peluang dan Tantangan Pengembangan Koperasi Wanita di Kabupaten Gunungkidul” ditemukan beberapa faktor penyebab koperasi mati (tidak ada aktivitas usaha). Wawancara dilakukan dengan 2 narasumber salah satu pelaku koperasi di Kabupaten Gunungkidul.

Matinya koperasi berawal dari pendirian koperasi itu sendiri. Alasan koperasi berdiri kebanyakan karena adanya peluang untuk mengakses dana dari pemerintah (Bansos, Pinjaman dengan bunga rendah maupun dana hibah yang lain).

Sering kali oknum-oknum yang mempunyai kepentingan untuk itu menggunakan berbagai cara agar koperasi bisa berdiri. Mulai dari memanipulasi data keanggotaan koperasi sampai dengan manipulasi data modal swadaya yang menjadi persyaratan utama.

Dari salah satu koperasi yang saya wawancarai diperoleh informasi bahwa latar belakang berdirinya koperasi karena adanya informasi dari orang dalam (PNS) bahwa kementrian koperasi mempunyai program dalam penyediakan akses modal bagi kelompok atau masyarakat.

Hanya saja untuk mengakses dana tersebut, masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut harus membentuk koperasi (mempunyai badan hukum).

Karena syarat tersebut, beberapa orang mulai membentuk koperasi melalui kelompok yang seadanya tanpa mempertimbangkan pengetahuan anggota maupun kensekuensi-konsekuensinya ketika berkoperasi.

Dimana kelompok yang hanya terdiri dari 10 orang di mark up menjadi 20 orang. Kemudian modal yang awalanya hanya sekitar 3 juta di pinjamkan dari beberapa orang sehingga menjadi 18 juta (syarat minimal modal 15 juta untuk menjadi koperasi).

Tanpa studi kelayakan, koperasi tersebut dengan mudahnya mendapatkan badan hukum koperasi. Selain itu selang beberapa saat (setengah tahun pasca koperasi berdiri) koperasi memperoleh dana pinjaman 45 juta dengan bunga 3% per tahun.

Koperasi yang berdiri pada tahun 2007 tersebut hanya melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sekali yaitu pada tahun 2008. Setelah itu koperasi tidak pernah melakukan RAT, karena kredit macet.

Koperasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet karena beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Jarak rumah anggota koperasi satu dengan yang lain sangat berjauhan.

2. Anggota memahami bahwa uang yang tersalurakan untuk koperasi adalah dana hibah yang kegunaannya untuk anggota..

3. Belum diperhitungkannya biaya operasional untuk penarikan maupun untk aktivitas koperasi.

4. Karakter anggota yang sulit untuk di tagih. Hal itu terbukti ketika beberapa pengurus kunjungan ke anggota koperasi yang bermasalah selalu tidak ada hasilnya.

Ketika koperasi ingin dibubarkan, itu tidak bisa dilakukan karena koperasi masih mempunyai kewajiban kepada pihak ke-3 yang harus dipenuhi. Sementara dari pemerintah tidak bisa melakukan tindakan hukum karena biaya yang pastinya dikeluarkan melebihi uang yang terdapat dalam koperasi.

Kondisi tersebut diyakini terjadi tidak hanya pada 1 atau 2 koperasi, bahkan lebih. Sehingga perlu penanganan khusus.

Studi Kelayakan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, didalammnya ikut mengatur bahwa dalam setiap awal akan didirikan koperasi perlu diadakan studi kelayakan.

Hal tersebut sepeti yang tercantum dalam pasa 4, berikut ini:

1. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri.

2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan:

a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermetrai cukup.

b. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemeberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada.

c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok

d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi

Dimana dalam proses semuanya seharusnya pejabat yang bertanggungjawab melakukan verifikasi. Sehingga tidak terjadi kesalahan.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa studi kelayakan yang selama ini dilakukan kurang mendalam. Kemudian terdapat spekulai bahwa terdapat oknum PNS di bidang perkoperasian bekerjasama dengan pihak luar yang ingin mendirikan koperasi.

Studi kelayakan dilakukan tidak hanya ketika akan memberika akta badan hukum koperasi, tapi juga saat memberikan bantuan modal kepada koperasi.

Dari temuan diatas menandakan bahwa studi kelayakan dalam penyaluran bantuan kepada koperasi kurang selektif.  Hal tersebut terlihat ketika koperasi baru berdiri beberapa bulan, dimana secara organisasi dan manajemen usaha belum kuat tapi sudah diberi bantuan.

Kedepan, perlu adanya studi kelayakan yang lebih detail terkait penumbuh kembangan koperasi di seluruh pelosok penjuru tanah air. Sehingga pendirian koperasi tidak hanya untuk kepentingan sesaat (mendapat bantuan modal)

 

“Mendirikan koperasi jauh lebih mudah dari pada membubarkan sebuah koperasi”

 

Surakarta, 22 Mei 2014

Yuliana Paramayan

 

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s