Menyoal SKB 3 Menteri Mengenai Lembaga Keuangan Mikro

Dalam lanjutan riset “Peluang dan Tantangan Pengembangan Koperasi Perempuan di Kabupaten Gunungkidul” (23/ 05/ 2014) __terungkap pernyataan mengenai banyaknya lebaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum di masyarakat.

Hal tersebut seperti yang diungkap oleh  Bpk Suyanto (56) penasehat Koperasi Wanita “Mawar”,“Sekarang ini banyak LKM  menjamur di masyararakat yang belum berbadan hukum tapi mereka menjalankan tugas layaknya koperasi (simpan pinjam), bagaimana sekarang peran pemerintah terkait semua itu?”

Memang sangat banyak lembaga keuangan mikro baik yang telah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum yang ada di masyarakat. Banyaknya lembaga keuangan mikro di masyarakat tidak lepas dari program atau kebijakan pemerintah pusat.

Mengacu pada UU No 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyrakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro

Adanya kebijakan melalui Kementrian Dalam Negeri memberikan dampak munculnya Lembaga Keuangan Mikro dimasyarakat.

Mulai dari PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Unit Program Pelayanan Keluarga  Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD), Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan Lembaga Keuangan Mikro Lainnya.

Menurut Ketua Koperasi “Mawar” (Suci Rahmani/ 55), banyaknya lembaga keuangan mikro di masyarakat secara tidak langsung telah memberi dampak negatif pada koperasi. Dimana koperasi harus bersaing dengan lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, menurutnya kondisi tersebut sangat tidak mendidik masyarakat. Hal tersebut seperti uangkapnya dalam wawancara riset, “Banyaknya kelompok-kelompok bentukan pemerintah seperti KUBE, PNMP maupun kelompok lain justru mengajari masyarakat untuk berhutang (gali lubang-tutup lubang)”.

Padahal menurut penasehat koperasi (Suyanto/ 56) bahwa segala bentuk aktivitas kegiatan simpan-pinjam di masyarakat maka lembaga atau kelompok yang melakukan kegiatan tersebut harus memiliki badan hukum.

Surat Keputusan 3 Menteri

Mendasarkan surat keputusan 3 menteri (Menteri Keuangan, Meneteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) bersama Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan dan meminta untuk Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbdab hukum untuk mengubah statusnya dan memilih untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam surat keputusan 3 menteri, lembaga yang tersebut diantaranya adalah Usaha Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pitih Nagiri (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), PMPN Mandiri Perkotaan, Kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), PMPN Mandiri Perdesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjamm Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baituk Maal wat Tamwil (BMT), dan atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam implementasinya seharusnya pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun kota mempunyai ketegasan akan kondisi tersebut.

Hanya saja dalam implementasi SKB 3 Menteri tersebut pemerintah belum mempunyai ketegasan. Hal tersebut terlihat masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang belum mempunyai badan hukum.

Selain itu dengan banyaknya kelompok-kelompok yang menjamur dimasyarakat dengan menjalankan kegiatan simpan pinjam cenderung membuka peluang terjadinya korupsi secara berjama’ah (bersama-sama).

Seperti yang diungkap Penasehat Koperasi (Suyanto/ 56) berikut, “Setahu saya terkait SKB 3 Menteri, pemerintah kabupaten belum melaksanaakannya dan itu terbutkti masih banyak lembaga keuangan di masyarakat belum berbadan hukum.”

Dalam akhir wawancara beliu berharap agar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan SKB 3 Menteri dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut penting agar kelompok-kelompok yang selama ini berkembang dan menjamur dimasyarakat bisa berjalan dengan fungsinya dan tidak menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan.

 

Surakarta, 30 Mei 2014

Yuliana Paramayan

 

 

 

 

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s