Jangan bilang siapa-siapa

Ketika saya diminta untuk “Jangan bilang siapa-siapa” oleh salah satu ibu yang saya temui tempo hari membuat diri ini bertanya , “Ada apa dengan ibu ini?”

Ternyata ibu yang saya temui, memendam rasa takut dan cemas setelah beberapa informasi dia sampaikan kepada saya.

Informasi yang disampaikan melalui cerita itu adalah informasi mengenai upeti yang harus diberikan kepada oknum birokrasi pemerintah karena dia telah mendapatkan BANSOS (Bantuan Sosial).

Dengan tanda tangan diatas kwitansi ibu itu mengeluarkan uang senilai Rp 3.000.000,- kepada oknum birokrasi tersebut.

Sedikit kecewa itu adalah hal biasa,tapi rasa terimakasih kepada birokrasi atas fasilitasi Bansos itu adalah 2 hal yang berbeda.

Ibu tersebut beranggapan bahwa pemeberian upeti kepada oknum birokrasi adalah hal yang wajar. Karena pekewuh kalau tidak memberi.

Selain rasa pekewuh, ibu tersebut menganggap bahwa mengurus Bansos adalah kegiatan yang berat dan itu lepas dari kegiatan kedinasannya. Sehingga memberikan uang sebesar itu sudah lumrah.

Kondisi tersebut saya temukan dibeberapa tempat ketika saya bincang-bincang dengan beberapa ibu-ibu.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pensiunan salah satu PNS di salah satu kabupaten, beliu menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal biasa.

Beliu menganggap bahwa memang kesejahteraan PNS yang bekerja di SKPD sangatlah jauh dibandingkan dengan guru yang sudah mendapatkan sertifikasi atau pejabat ekselon II dan I.

Tapi tidak lantas menjadi pembenaran atas kondisi kesejahteraan PNS yang seperti diatas. Karena melayani dan memfasilitasi masyarakat sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Revolusi Mental

Kebobrokan wajah birokrasi dan rendahnya mental masyarakat memang sudah saatnya di rombak habis-habisan.

Hati kecilku bicara, jika kondisi seperti itu selalu dilestarikan sehingga menjadi sebuah kebiasaan maka secara tidak langsung saya ikut andil melanggengkan budaya tersebut.

Hasil diskusi bersama teman-teman, memang sudah saatnya saya mempertanyakan atas temuan-temuan saya mengenai pungutan tersebut. Dengan harapan kejadian tersebut tidak terjadi lagi pada pengguna layanan publik yang lain.

Revolusi mental bisa dimulai dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.

Selain itu, revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam revolusi mental dibutuhkan keberanian, kejujuran dan keterbukaan. Dimana masyarakat harus berani bersuara ketika melihat atau mengalami ketidak adilan dan masyarakat berani melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga oknum birokrasi yang bermain-main untuk KKN menjadi segan dan takut.

Kalau tidak sekarang, kapan???

 

Surakarta, 9 Juni 2014

Yuliana Paramayana

 

 

 

This entry was posted in article and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s