Sulitnya mengorganisir Kelompok-kelompok yang berserakaan..

“Kita menyadari, bahwa banyak kelompok yang berserakahan dimasyarakat dan pemerintah kabupaten sulit untuk mengorganisir” (Priyanta Madya S., S.KM.,M.Kes./ Kabid Bidang Pemerintahan, Sosia, Budaya BAPPEDA Gunungkidul)

Penggalan kalimat diatas adalah salah satu bentuk kekurang berdayaan pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam mengorganisir dan memberdayakan kelompok-kelompok di masyarakat.

Banyaknya kelompok di masyarakat tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat melalui berbagai macam program.

Program-program pemerintah banyak memunculkan kelompok seperti; GAPOKTAN, KWT, P2WKSS, UPK, dll. Dimana satu diantaranya bahkan semua adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro.

Dimana dalam undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuanga Mikro menyarankan bahwa kelompok-kelompok yang menjalankan kegiatan simpan-pinjam untuk memilih menjadi LKM yang legal yaitu menjadi koperasi, BPR atau BUMDES.

Belum lama setelah UU tersebut di keluarkan UU Desa No 006 tahun 2014 keluar dengan diikuti Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dirasa banyak kalangan belum mengatur tentang hal-hal yang bersifat spesifik termasuk BUMDES. Sehingga pemerintah kabupaten khususnya pemerintah Kabupaten Gunungkidul  merasa harus ada kebijakan atau regulasi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur termasuk BUMDES

Pernyataan tersebut seperti yang dilontarkan oleh Pak Pri (Panggilan akrabnya) selaku Kabid Bidang Pemerintahan, Sosia, Budaya BAPPEDA Gunungkidul, “Mau tidak mau kita harus mensinergikan regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan LKM,  BUMDES, dan koperasi agar semuanya tidak berjalan saling tumpang tindih, dan semuanya masih dalam proses pemikiran”.

Keterbatasan SDM

Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dijajaran SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Gunungkidul menjadi faktor mendasar kekurang efektifan kinerja pemerintah.

Dalam konteks perumusaan kebijakan dan mensinergikan kebijakan antar bidang, khususnya BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul merasa kesulitan. karena masing-masing SKPD sibuk dengan urusannya masing-masing dan seringkali ketika dalam rapat sudah disepakati tai implementasinya tidak ada.

Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Kabid Perekonomian BAPPEDA (Dra. Mahartati, MPkd/ 49),“Kita pernah mengumpulkan para SKPD untuk saling bersinergi terkait dengan pembentukan kelompok, tapi implementasinya biasa jalan sendiri-sendiri.”

Meskipun demikian, pemerintah kabupaten Gunungkidul akan mengundang berbagai pihak untuk membahas hal tersebut, sehingga akan memunculkan produk kebijakan yang mengatur tentang keberadaan BUMDES, LKM dan koperasi.

 

Surakarta, 25 Juni 2014.

 

Yuliana Paramaya

 

 

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s