Jangan takut dan jangan ragu untuk melapor

“Kami butuh masukan dan informasi, jika ada oknum PNS kami yang bermain dalam pencairan dana BANSOS atau melakukan pungutan dalam pelayanan” (Siwi Iriyanti/ Kepala Dinas PERINDAGKOP & ESDM Kabupaten Gunungkidul)

Jum’at (27/ 06/ 2014)___Ditemui dalam wawancara lanjutan penelitian “Peluang dan Tantangan Pengembangan Koperasi Peremuan di Kabupaten Gunungkidul” bersama Kepala Dinas PERINDAGKOP & ESDM (Siwi Iriyanti/52), beliu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidu di bidang perkoperasian.

Terkait dengan kebijakan dibidang koperasi, pemerintah Kabupaten Gunungkidul lebih akan fokus  pada peningkatan kualitas koperasi dari pada kuantitas. Dimana kualitas SDM akan lebih ditingkatkan dalam tata kelola koperasi.

Hanya saja memang Dinas PERINDAGKOP & ESDM menyadari bahwa dalam internal sendiri masih banyak kelemahan. Dimana banyaknya pejabat PNS yang pensiun, sementara yang masuk sedikit bahkan beberapa tahun terakhir ini tidak ada penerimaan CPNS.

Selain itu, tidak begitu pahamnya beberapa pejabat di internal terkait dengan RPJMD menjadi hambatan tersendiri. Dimana seringkali program-program yang disusun tidak sesuai dengan RPJMD dan keluar dari alur yang telah tentukan.

Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya informasi dari masyarakat bahwa terdapat oknum PNS di Dinas PERINDAGKOP & ESDM yang tidak bersih (KKN). Seperti halnya, adanya pungutan dalam pelayanan dan pemotongan dana BANSOS.

Bagaimana sikap kepala dinas terhadap oknum yang KKN?

Adanya oknum PNS yang melakukan pungutan dan melakukan pemotongan dana BANSOS, selama ini kepala dinas baru mendengar dan belum ada masyarakat yang secara langsung melaporkan kepada beliu.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya keterbukaan antar staf terkait dengan KKN dan disinyalir saling menutupi satu sama lain serta masing-masing personal cenderung cari aman.

Meskipun demikian, beliu (Kepala Dinas) tidak lantas diam dan tidak mencarai tahu. Dalam segala aktivitas yang diajukan oleh bagian koperasi, beliu sudah mulai selektif dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

Selain langkah tersebut, kepala dinas  juga akan melakukan evaluasi di internal lembaga. Beliu berfikir bahwa oknum yang melakukan PNS juga bagian dari instutusi dan itu dibawah wewenangnya.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Harapannya bagi yang belum melakukan, tidak akan melakukan dan yang sudah melakukan akan berhenti melakukan.

Beliu berharap, agar semua elem masyarakat yang mengalami hal tersebut untuk melaporkan atau menyampaikan. Dengan harapan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat akan segera ditindaklanjuti.

Beliu menyadari bahwa adanya oknum PNS yang melakukan pungutan dan melakukan pemotongan kepada penerima manfaat (masyarakat) sangat-sangat menghambat tujuan dibidang ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hal tersebut terkonfirmasi dengan kurang inovatifnya PNS dalam membuat perencanaan.

Surakarta, 2 Juli 2014

Yiuliana Paramayan

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s