Perempuan Menyambut UU Desa

Partisipasi MasyarkatSekolah Kepemimpinan Perempuan adalah salah satu sekolah untuk menyiapkan para perempuan untuk berani dan siap dalam politik, pemerintahan dan pembangunan di desa. Sekolah ini di inisiasi YSKK (Yayasan Satu Karsa Karya) bersama dengan teman-teman perempuan di 19 Desa di Kabupaten Gunungkidul.

Sekolah Kepemimpinan Perempuan Kelas Konsulatif adalah salah satu bagian dari Sekolah Kepemimpinan Perempuan. Dimana yang menjadi topik pembahasan dalam SKP kelas konsultatif ini adalah bagaimana para perempuan melihat dan menganalisa peluang dan tantangan setelah disahkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pelaksanaan SKP Kelas konsultatif di ruang rapat I BPMP & KB Kabupaten Gunungkidul (14/ 08/ 2014), perempuan masih menemukan beberapa hambatan ketika perempuan terlibat dalam plotik, pembangunan dan pemerintaha desa. Adapun hambatan tersebut diantaranya adalah:

Internal

1. Suami kurang memahami tugas tugas istri yang menjadi perangkat desa

2. Mudah patah semangat 

3.Kurang pengetahuan

4. Merasa kurang percaya diri

5. Sulit mengatur waktu

6. Perempuan lebih dibutuhkan oleh keluarga.

7. Apa yang kita lakukan tidak ada tanggapan yang baik

8. Masih memberatkan urusan keluarga.

9. Belum ada niat untuk terlibat

10. Belum yakin.

11. Merasa kurang mampu

12.Belum mampu memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dll

Eksternal

1. Laki-laki tidak sepenuhnya percaya pada kemampuan perempuan.

2.Pemerintah desa hanya menunjuk orang-orang yang sudah biasa ditunjuk.

3. Pemerintah cenderung tertutup terkait dengan informasi anggaran. Ada pembedaan antara perangkat di dalam kantor dan diluar kantor (Kepala dususn)

4. Anggapan masyarakat yang belum baik.

5. Money politik

6. KKN

7. Kurang dukungan dari perempuan itu sendiri.

8. Suara laki-laki lebih dominan, dll.

Meskipun demikian, tidak lantas hambatan-hambatan tersebut menghalangi mereka untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan duduk bersama dengan kaum laki-laki. Melihat peluang dan tantangan terkait dengan UU Desa, perempuan peserta SKP telah membuat strategi untuk bisa setara dengan kaum laki-laki. Setara disini tidak hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas (kemampuan). adapun setrategi yang mereka lakukan diantaranya adalah:
1. Melakukan penyadaran kepada para perempuan desa terkait dengan pentinganya perempuan terlibat aktif dalam pembangunan desa.

2. Melakukan penyadaran kepada pemerintah desa terkait dengan pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan desa.

3. Mendorong pemerintah desa untuk transparan dalam melakukan tata kelola pemerintah desa.

4. Menodorong stakeholder terkait untuk memberikan pendampingan kepada perempuan.

5. Berpatisipasi dalam perencanaanm pelaksanaan dan pengawasan pemerintah desa.

6. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten, dllSetrategi tersebut dituangkan dalam penyusunan aktivitas yang akan dilakukan oleh para perempuan.

Dimana aktivitas tersebut mulai dari sosialiasi, pelatihan TI, Koordinasi dengan pemerintah desa,  sampai pada membangun jejaraing dengan para stakeholders terkait.

Surakarta, 18 Agustus 2014

Yuliana Paramayana.

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s