Bedanya Musyawarah Wakil Rakyat di Senayan dengan Ibu-ibu di Koperasi

Beberapa hari yang lalu kita telah  dipertontonkan badut-badut

Diskusi Keuangan Unit Usaha Dagang Koperasi Karya Perempuan Mandiri Ngawen, Gunungkidul

yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat di Senayan. Padahal masyarakat melihat dan mendengar apa yang sebenarnya mereka lakukan.

Kita tidak akan pernah tahu apakah benar mereka memperjuangkan aspirasi rakyat. Toh, publik sudah melihat bahwa akhir-akhir ini banyak pula pejabat baik yang duduk di legeslatif maupun eksekutif terciduk oleh KPK karena kasus korupsi. Apakah benar mereka wakil rakyat?

“Musyawarah” dalam pengambilan keputusan hanya ada dalam teks-teks undang-undang negara ini. Dimana sekarang kata “Musyawarah” itu hanya menjadi jargon biasa tapi tidak pernah diimplemantasikan.

Lain halnya dengan para perempuan yang duduk dan menjabat kepengurusan di koperasi “Karya Perempuan Mandiri” Desa Watusigar, Ngawen, Gunungkidul ini, melalui mandat yang diamanahkan anggota, merekapun tidak main-main dalam menjalankan tugas-tugasnya atas apa yang menjadi permintaan dan kebutuhan anggota.

Terlihat dari apa yang mereka lakukan, meskipun tidak digaji dan hanya mendapatkan sedikit upah pengganti transport, pengurus koperasi selalu meluangkan dan menyempatkan hadir dalam setiap rapat pengurus untuk menyampaikan gagasan dan perkembangan koperasi.

Selain itu, dalam setiap permasalahan yang ada di koperasi, semua pengurus selalu terlibat aktif baik dalam rapat maupun kerja dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tercermin pula hal tersebut dalam rapat pengurus koperasi yang diadakan kemarin (8/10/2014). Pengurus mengagendakan sembilan pokok bahasan untuk segera didisikusikan dan ditindak lanjuti. Sembilan pokok bahasan tersebut diantaranya adalah:

1. Masalah kredit macet.

2. Tingginya perceraian anggota koperasi.

3. Perkembangan kinerja masing-masing pengurus.

4. Arahan dan akses modal dari pemerintah.

5. Pembentukan koordinator wilayah anggota.

6. Review proses pencairan pinjaman

7. Sharing hasil pelatihan

8. Usaha dagang dan rencana usaha gaduhan kambing.

9. Persiapan RAT.

upload_yuliDari sembilan pokok bahasan tersebut, diperoleh beberapa informasi dan beberapa kebijakan sertakeputusan, diantaranya adalah:

Pertama, sekretaris koperasi diharapkan untuk selalu up date perkembangan jumlah anggota sesuai dengan form yang ada dibuku induk, membuat profil pengurus dan pengawas yang baru, membuat profil koperasi terbaru, menginventarisir surat keluar dan surat masuk, meminta laporan atau notulensi dari anggota yang diutus mengikuti pelatihan.

Kedua, bendahara diminta untuk selalu melakukan up date perkembangan keuangan koperasi dengan menggunakan analisa rasio dan mencari strategi dalam penyelesaian kredit macet. selain itu dalam proses pencairan pinjaman bendahara bersama dengan ketua diminta untuk lebih selektif.

Ketiga, unit usaha dagang koperasi lebih mengintensifkan dan memfasilitasi penyediaan kebutuhan anggota yang mempunyai usaha khususnya terkait packing dan label produk. Kerena terkait jaringan koperasi telah menyerahkan kepada anggota yang berpreoduksi.

Keempat, Informasi dari pemerintah terkait dengan akses modal dari dana APBD provinsi, koperasi akan membuat proposal dan mengajukan pinjaman sebesar 75 juta untuk menutup sisa pinjaman di Bank Daerah Gunungkidul yang bunganya terlalu tinggi dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Hal tersebut dilakukan karena bunga dari APBD provinsi sangatlah rendah yaitu 3% dalam satu tahun atau hanya 0,25% per bulan.Penanggungjawab dalam hal ini diserahkan kepada sekretaris.

Kelima, hasil pelatihan dari Dinas PERINDAGKOP & ESDM khusunya bagian perdagangan, dalam menjalankan usaha para pengusaha harus; konsisten dengan jaringan yang telah dibangun, harus ramah dan murah senyum dalam melayani konsumen, berfikir positif atas kritik saran dan masuk, harus mempunyai target, produktifitas teratur, perlindungan konsumen manjadi prioritas. Sementara terkait dengan produk yang menjadi contoh, produk mendapat penilaian bahwa produk sudah bagus dan masih original dan yang menjadi masukan terkait dengan packing dan petunjuk dalam penyajian dalam produk tersebut.

Keenam, adanya pembagian penanggungjawab terkait dengan permasalahan kredit macet. Dimana penanggungjawab untuk melakukan penagihan diantaranya adalah Sunarwi (wakil bendahara), Mujini (Pengawas), Ngatemi (Ketua), Jumikem (Ketua Bandahara). Terget akhir november kredit macet dibawah 1%, syukur sampai pada tidak adanya kredit macet.

Ketujuh, terbentuklah koordinator untuk masing-masing wilayah yang mempunyai fungsi sebagai tangan panjang koperasi untuk kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus koperasi, diantaranya adalah;

Coordinator wilayah Dungmas, Buyutan, Munggur : Bu Dalini

Coordinator wilayah Randusari & Cikal: Bu Halimah

Coordinator wilayah Sambirejo, Sabrang, Watusigar, Ngampon, Ngimbang : Bu Muryani

Coordinator wilayah Tapansari: Bu Sekemi

Coordinator wilayah Gebang & Klampok: Suprihatin

Coordinator wilayah  Ngasinan & Beji: pengurus koperasi

Kedelapan, koperasi akan membuka unit usaha baru yaitu unit usaha gaduhan kambing. Hal tersebut dilakukan atas permintaan anggota dengan harapan anggota menikmati manfaat keberadaan koperasi secara langsung. Usaha tersebut direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2015.

Kesembilan, dalam rangka menyongsong RAT koperasi tahun buku 2014, pengurus koperasi mulai menginventarisir hal-hal yang perlu disiapkan dan siapa penanggungjawabnya. adapun hal-hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan RAPB dan program kerja tahun 2014serta merancang RABP dan program kerja tahun 2015 akan dilakukan oleh pengawas dan ketua koperasi. Dalam rapat pengurus selanjutnya sudah dapat dilihat hasil dan perkembangannya.

2. Sekretaris mulai menyusun format LPJ dan pendataan anggota, inventaris, serta buku-buku administrasi lain.

3. Bendahara akan didampingi dan dipandu dalam melakukan penghitungan terkait kinerja keuangan koperasi, inputing data keuangan dan pembagian SHU koperasi.

Melihat paparan atas apa yang dilakuka pengurus koperasi “Karya Perempuan Mandiri”, jelas bahwa yang mereka lakukan dan pikirkan untuk kepentingan rakyat. Seharunya wakil-wakil rakyatpun bisa lebih untuk melakukan kerjanya bagi kepentingan rakyat dan bukan malah sibuk dengan kepentingan masing-masing kelompok atau golongannya bahkan individunya sendiri.

Surakarta, 9 Oktober 2014

Yuliana Paramayana

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s