Peran Perampuan Desa Sambirejo Dalam Optimalisasi Implementasi UU Desa

Pagi itu (20/05/2015)___, Pemerintah desa Sambirejo bersama dengan para lembaga desa melakukan diskusi terkait dengan peran perempuan dalam optimalisasi implementasi UU Desa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari unsur BPD, pemerintah desa, Tim penggerak PKK, Kader kesehatan, dan Gakpotan. Sedangkan dalam pelaksanaan, YSKK memfasilitasi jalannya acara.

Adapun hal-hal yang didiskusikan diantaranya adalah:

  1. Musyawarah desa
  2. perancanaan dan penganggaran
  3. Pelaksanaan kegiatan
  4. Kedudukan peran strategis perempuan.
  5. pengawasan berbasis perempuan.
  6. Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
  7. persoalan data kemiskinan.

Dalam proses diskusi, peserta dibagi menjadi dua kelompok dan diberi waktu 30 menit. Adpun hasil diskusi adalah sebagai berikut:

Kelompok 1

  1. Perempuan sudah dilibatkan dalam musyawarah desa baik dari perwakilan PKK maupun kader
  2. Perencanaan dan penganggaran. Perempuan sudah dilibatkan dalam perencanaan dan anggaran seperti di posyandu (PMT), KTW (apa yang akan dilakukan sudah direncanakan).
  1. Pelaksanaan kegiatan sesusai dengan apa yang direncanakan. Misalnya ada kegiatan simpan-pinjam, itu sudah dilaksanakan. PMT sudah bisa dilakukan, PAUD meski keterbatasan tempat dan pendidikan perempuan sudah menjalankan
  1. Kedudukan strategis perempuan. Permpuan dalam pemerintah dan BPD sudah sesuai dengan tanggungjawabnya.
  2. Perempuan melakukan pengawasan dengan hasilnyanya disampaikan secara personal dengan yang bersangkuatan
  1. PPA belum ada, yang ada adalah TIFA (Tim Informasi & advokasi)  dan tingkat kesadaran untuk berdiskusi masih rendah.
  1. Belum mempunyai data kemiskinan yang valid, karena tidak tau indikator yang jelas terkait dengan kemiskinan. Tapi pemerintah sudah punya data tertentu. Kenapa data belum valid? Karena apa yang dilihat tidak bisa dilihat secara sekilas, sehingga peremuan mengalami kesulita

Kelompok 2

  1. Perempuan selalu dilibatkan sesuai dengan peraturan kuota 40% untuk ibu-ibu. Kebetulan setiap ada pertemua, pemerintah desa selalu dilibatkan. Dimana dalam pertemuan banyak hal yang diusulkan.
  2. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, perempuan sudah dilibatkan dalam penyususnan program baik fisik maupun non fisik. Misalnya TPA, sekolah minggu, pengajian ibu-ibu, senam lansia dll. Pada masa sekarang perlu ada pelibatan anak-anak dalam pendidikan mental. Karena kemajuan teknologi sekarang sangat mudah anak-anak mengakses informasi. Perempuan harus berperan aktif dalam mendidik anak yang baik
  3. Melaksanan kegiatan harus dilaksanakan dengan berbagai unsur sesuai dengan bidangnya. Terkait program, ibu-ibu tinggal mengikuti undang-undang yang ada dan kami sesuaikan dengan tupoksi-nya.
  4. Tugas dan tanggungjawab perempuan yang terlibat dalam pereintah dan BPD, dirasa sudah melakukannya dengan baik.
  5. Pengawasan permerintah desa, perempuan ada, tapi pengawasan tidak sebenuhnya. Hanya saja terkait dengan apa yang dilakukan beberapa perempuan juga tahu.
  6. PPA belum ada dan mungkin belum sampai ke desa.
  7. Data Kemiskinan, banyak data yang tidak sesuai dan akurat, karena ketika aa bantuan, semua pingin dimiskinkan. Sehingga masih banyak yang belum sesuai dengan keadaan apa yang ada dilapangan. Sejauh ini perempuan hanya mengamati saja.

Sebagai rencana tindak lanjut hasil diskusi, pemerintah desa akan mendorong terjaminnya peran perempuan dalam implementasi UU Desa melalui 7 poin tersebut.

Surakarta, 25 Mei 2015

Yuliana Paramayana

This entry was posted in Catatan Lapangan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s